Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi II ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025). Foto : Galuh/Andri

PARLEMENTARIA, Denpasar - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai instrumen utama dalam pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.

“Ini kita harapkan tidak hanya private sector atau BUMN tapi juga peran BUMD harus terlibat. Karena konsep BUMD ini tidak lepas dari konsepsi kita ingin bagaimana sistem otonomi daerah dan desentralisasi ini untuk semakin lebih diperkuat. Kita tidak hanya desentralisasi di sektor politik dan di sektor administrasi tapi juga di sektor ekonomi,” ungkap Aria Bima kepada Parlementaria saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi II ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).

Menurutnya, berbagai pembangunan infrastruktur selama satu dekade terakhir seharusnya menjadi peluang untuk mengelola aset daerah secara lebih produktif. Mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan, hingga pengelolaan sumber daya mineral, seluruhnya memiliki potensi besar jika dikelola secara optimal melalui BUMD.

Ia juga menyoroti pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola BUMD. Apabila Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikelola secara profesional dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari sektor swasta dalam maupun luar negeri, maka potensi peningkatan pendapatan daerah akan lebih besar. Selain itu, ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat juga dapat berkurang. 

Oleh karena itu, tegasnya, penting bagi pengelolaan BUMD dilakukan secara terorganisir dan profesional, dengan memastikan bahwa para pengelolanya memiliki kompetensi dan standar profesional yang memadai dalam manajemen perusahaan.

”Di situlah sebenarnya Direktorat BUMD dan BLUD itu membuat suatu pembinaan-pembinaan supaya pengelolaan BUMD ini tidak justru sebaliknya menjadi beban keuangan daerah  yang selalu ada permodalan daerah yang ditempatkan dan selalu saja tidak pernah untung,” jelasnya.

Komisi II DPR RI, lanjut Aria, menjadikan penguatan BUMD sebagai agenda prioritas hingga akhir masa jabatan pada 2029. Targetnya, setiap daerah tidak hanya memiliki BUMD yang tangguh di tingkat lokal, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional bahkan global.

Ia juga mengusulkan agar pengelolaan BUMD tidak dibatasi oleh sekat administratif. Beberapa sektor seperti air minum dan transportasi antardaerah, menurutnya, perlu didorong dalam bentuk kolaborasi lintas wilayah dan lintas provinsi.

“Kita harapkan skema BUMD air minum ini dibuat satu peraturan supaya bisa dipakai secara bersama-sama karena itu merupakan hal yang terkait hajat itu kurang banyak tetapi juga bisa memberikan kemanfaatan buat masing-masing daerahnya. Kemudian transportasi, kemudian juga wilayah laut biasanya pengelolaan wilayah pesisir, batas laut antar kabupaten ini antar provinsi ini tidak ada suatu batas yang jelas dalam satu wilayah tertentu maka pengelolaan sumber daya laut juga bisa diusahakan terutama kota kabupaten pesisir terkait dengan wilayah penangkapan,” paparnya.

Dalam kunjungannya ke Bali, Aria Bima menilai bahwa pengelolaan sektor pariwisata dan kelautan di pulau ini dapat menjadi contoh sukses peningkatan PAD. Ia mengingatkan agar potensi wisata dan sumber daya alam di Bali tidak hanya dinikmati oleh sektor swasta, khususnya asing, namun juga dikelola dengan baik oleh BUMD milik daerah.

“Ini kunjungan kita ke Bali salah satu kita lihat bagaimana pengelolaan pariwisata di Bali termasuk pengelolaan sumber daya laut ini menjadi satu target capean untuk peningkatan pendapatan daerah di Bali tidak hanya sektor swasta atau bahkan banyak sektor swasta dari asing yang memanfaatkan keindahan pulau Bali ini,” pungkasnya. (gal/rdn)